Meski demikian, Pemkab Bandung menilai pencairan DBH tetap penting untuk memperkuat ruang fiskal daerah. Dana tersebut merupakan hak pemerintah kabupaten yang dapat mendukung pembiayaan kebutuhan pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Kepastian penerimaan juga diperlukan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur prioritas belanja sesuai kemampuan keuangan.
Baca Juga: Polres Cimahi Serahkan 9 Motor Hasil Temuan kepada Korban, Salah Satunya Milik Pengemudi Ojek
Perjuangkan DBH di Tengah Penurunan Transfer Pusat
Upaya Pemkab Bandung memperjuangkan pencairan DBH berlangsung di tengah tekanan terhadap kapasitas anggaran daerah. Sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kabupaten Bandung mengalami penurunan hampir Rp1 triliun.
Pengurangan tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari strategi untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban anggaran.
Dalam forum bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada 30 Juli 2026, Dadang turut mengusulkan penguatan skema DBH, khususnya yang bersumber dari sektor panas bumi.
Kabupaten Bandung diketahui memiliki potensi energi panas bumi mencapai 2.691 megawatt (MW), dengan kapasitas terpasang sekitar 991 MW.
Menurut Dadang, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pembagian DBH yang lebih proporsional. Dengan demikian, daerah yang menjadi wilayah penghasil energi panas bumi juga memperoleh manfaat yang sepadan untuk mendukung pembangunan.






