Hak Daerah Belum Dibayar Penuh, Pemkab Bandung Desak Pusat Salurkan DBH

Sementara itu, kurang salur DBH SDA mencapai Rp176,5 miliar. Dari jumlah tersebut, dana yang telah ditransfer pada Agustus 2026 baru sebesar Rp3,1 miliar.

Dengan demikian, total dana yang sudah masuk ke kas Pemkab Bandung dari kedua komponen tersebut mencapai Rp20 miliar. Adapun sisa sekitar Rp270,9 miliar masih menunggu pencairan.

Asep mengatakan, Bupati Bandung Dadang Supriatna telah melakukan sejumlah upaya untuk memperjuangkan hak daerah tersebut. Langkah yang ditempuh di antaranya menyampaikan surat secara langsung kepada pemerintah pusat dan melakukan beberapa kali audiensi.

“Bupati sudah menyampaikan langsung melalui surat dan beberapa kali audiensi. Untuk sisanya, kami masih menunggu proses pencairan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Pemkab Bandung berharap upaya tersebut dapat memberikan kepastian mengenai waktu penyaluran. Sebab, kejelasan pencairan DBH dibutuhkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan menjaga kesinambungan pembiayaan berbagai kegiatan.

Pemkab Bandung Pastikan Kondisi Fiskal Masih Berimbang

Meski sebagian besar DBH belum diterima, Pemkab Bandung memastikan kondisi fiskal daerah masih berada dalam posisi berimbang.

Asep menjelaskan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah masih memungkinkan pemerintah memenuhi kewajiban yang telah dianggarkan dalam APBD 2026.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 serta penyusunan KUA-PPAS 2027.

“Sampai pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027, posisi fiskal daerah masih balance. Belanja yang sudah dianggarkan masih dapat dipenuhi,” kata Asep.