Pemkab Bandung Benahi Data Lahan Sawah, Kepastian Investasi Jadi Pertimbangan

JURNALINDONESIAUPDATE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung berupaya menyelaraskan data dan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini ditempuh untuk menjaga keberadaan lahan pertanian sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pembangunan dan investasi di Kabupaten Bandung.

Persoalan tersebut dibahas Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam audiensi bersama jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Pertemuan itu menyoroti kebijakan LSD setelah penetapan LP2B, termasuk mekanisme rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lokasi yang masih tercatat sebagai kawasan LSD.

Dadang menjelaskan, ketidaksinkronan antara kebijakan LSD dan LP2B telah berdampak terhadap sejumlah rencana investasi di Kabupaten Bandung. Beberapa rencana pembangunan bahkan disebut mengalami hambatan selama delapan bulan hingga satu tahun.

“Kami ingin ada kepastian. Ketika LP2B sudah ditetapkan dan terintegrasi dalam RTRW, kebijakan LSD perlu segera disesuaikan agar tidak menimbulkan hambatan berkepanjangan bagi pembangunan dan investasi di daerah,” ujar Dadang.

Penyelarasan Data Dibutuhkan untuk Kepastian Investasi

Menurut Dadang, kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi. Kejelasan mengenai status dan penggunaan lahan dibutuhkan agar pemerintah daerah maupun pelaku usaha memiliki acuan yang sama sebelum menjalankan rencana pembangunan.