Menurutnya, penetapan LP2B perlu disertai dukungan nyata dari pemerintah pusat. Salah satu kebutuhan penting adalah penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi serta jalan usaha tani.
Infrastruktur tersebut mencakup jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Keberadaannya diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, mendukung aktivitas pertanian, serta mempertahankan produktivitas lahan.
Dengan demikian, perlindungan sawah tidak cukup hanya melalui penetapan kawasan dalam dokumen tata ruang. Pemerintah juga perlu memastikan lahan yang dipertahankan tetap dapat dimanfaatkan secara produktif oleh petani.
Pemkab Bandung sebelumnya telah mengusulkan sekitar 24.200 hektare lahan baku sawah untuk ditetapkan sebagai LP2B. Luasan tersebut setara dengan sekitar 87 persen dari total lahan baku sawah di Kabupaten Bandung yang mencapai 27.800 hektare.
Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan kawasan pertanian pangan melalui integrasi kebijakan dengan dokumen tata ruang wilayah.
ATR/BPN Jelaskan Mekanisme Penyesuaian LSD
Dalam audiensi tersebut, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN, Andi Renald, menjelaskan bahwa LSD pada prinsipnya merupakan kebijakan yang bersifat sementara dalam proses penetapan dan perlindungan lahan pertanian.
Ia menyampaikan, ketika LP2B telah ditetapkan dan terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kebijakan LSD perlu disesuaikan melalui tahapan administrasi yang berlaku.






