“Betul bahwa LSD itu adalah bersifat sementara. Begitu Bapak sudah menetapkan LP2B yang sudah terintegrasi di dalam RTRW, maka memang itu sudah tidak ada lagi LSD,” ujar Andi.
Meski demikian, penyesuaian tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis. Ada tahapan administratif yang harus diselesaikan, termasuk revisi keputusan yang menjadi dasar penetapan LSD.
Andi juga menyebut pencabutan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menjadi dasar pengaturan LSD perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bagian dari proses penyelarasan kebijakan.
Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Bandung berharap persoalan sinkronisasi data dan regulasi lahan dapat diselesaikan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga lahan pertanian sekaligus memberikan kepastian tata ruang bagi pembangunan dan investasi daerah. ***






