Pemkab Bandung Benahi Data Lahan Sawah, Kepastian Investasi Jadi Pertimbangan

Ketidakjelasan aturan berpotensi memengaruhi realisasi investasi. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan proyek, tetapi juga peluang penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemkab Bandung menilai penyelarasan kebijakan diperlukan agar perlindungan lahan pertanian dan pengembangan ekonomi dapat berjalan beriringan. Dengan status lahan yang lebih jelas, proses perencanaan pembangunan diharapkan memiliki dasar tata ruang yang pasti.

Tantangan fiskal daerah juga menjadi salah satu pertimbangan. Dadang menyebut Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Bandung mengalami pengurangan hingga sekitar Rp1 triliun. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi melalui investasi yang tetap sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Dadang turut menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten lain yang menghadapi persoalan serupa.

Ia berharap penyesuaian kebijakan LSD dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga pemerintah daerah tidak harus menunggu penyelesaian secara bergiliran.

“Kami berharap penyesuaiannya dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial yang membuat daerah harus menunggu satu per satu. Kepastian ini penting agar investasi bisa berjalan dan pemerintah daerah memiliki ruang untuk terus berinovasi dalam pembangunan,” katanya.

Baca Juga: Dua Kepala Dinas Bandung Barat Bertukar Jabatan, Ratusan ASN Juga Dapat Penugasan Baru

Pemkab Bandung Tetap Prioritaskan Perlindungan Sawah

Di tengah dorongan untuk memperjelas kebijakan penggunaan lahan, Dadang menegaskan bahwa perlindungan lahan pertanian tetap menjadi perhatian Pemkab Bandung.