JURNALINDONESIAUPDATE – Pemerintah Kabupaten Bandung terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Untuk menyempurnakan rancangan regulasi tersebut, Pemkab Bandung berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan rancangan peraturan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, konsultasi dilakukan agar materi Raperda PUG dapat diterapkan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten serta mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih inklusif.
Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan. Penerapannya mencakup perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan, hingga evaluasi.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman perempuan maupun laki-laki secara proporsional dalam setiap kebijakan publik.
Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemerataan layanan, tetapi juga memperhatikan kesempatan yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.
Penyusunan Raperda PUG Dimulai Sejak 2025
Pemkab Bandung sebenarnya telah memulai tahapan penyusunan Raperda Pengarusutamaan Gender sejak 2025.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), pemerintah daerah menggelar pembahasan kajian naskah akademik bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), serta tim akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad).






