Setiap kebijakan perlu mempertimbangkan apakah program yang dirancang telah menjawab kebutuhan kelompok masyarakat dengan kondisi dan pengalaman yang berbeda.
Dengan mempertimbangkan perspektif tersebut, pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat secara lebih merata.
Penganggaran responsif gender juga menjadi salah satu instrumen penting dalam penerapan PUG. Melalui pendekatan ini, alokasi anggaran pemerintah diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat yang lebih adil.
Raperda PUG Diharapkan Jadi Pedoman Perangkat Daerah
Apabila nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah, Raperda Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung.
Regulasi tersebut akan menjadi landasan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program dan kebijakan masing-masing perangkat daerah.
Artinya, penerapan pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas, tetapi perlu menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.
Penguatan regulasi juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih memperhatikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Penyusunan Raperda PUG menjadi salah satu langkah Pemkab Bandung untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan adil.






