JURNALINDONESIAUPDATE – Pemerintah Kabupaten Bandung tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepariwisataan sebagai langkah memperkuat pengembangan sektor pariwisata di daerah. Regulasi baru ini diarahkan untuk memperluas keterlibatan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong pengembangan desa wisata.
Penyusunan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, aktivitas pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar destinasi.
Selama ini, perkembangan sebuah destinasi wisata memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran wisatawan dapat membuka peluang usaha bagi pedagang kuliner, pengrajin, penyedia transportasi, pengelola penginapan, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Karena itu, keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Raperda Kepariwisataan Kabupaten Bandung.
Desa Wisata Jadi Bagian Pengembangan Pariwisata
Pengembangan desa wisata menjadi salah satu aspek yang ingin diperkuat melalui regulasi tersebut.
Kabupaten Bandung memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, hingga destinasi yang menawarkan aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat. Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah sehingga membutuhkan pengelolaan dan arah pengembangan yang terencana.
Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Keberadaannya juga dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan warga dalam pengelolaan destinasi, penyediaan fasilitas, serta pemasaran produk unggulan desa.






