Hak Daerah Belum Dibayar Penuh, Pemkab Bandung Desak Pusat Salurkan DBH

JURNALINDONESIAUPDATE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung masih menunggu pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp270,9 miliar dari pemerintah pusat. Hingga awal September 2026, dana yang telah diterima baru mencapai Rp20 miliar dari total hak daerah sebesar Rp290,9 miliar.

Belum disalurkannya sebagian besar dana tersebut menjadi perhatian Pemkab Bandung. Pasalnya, DBH merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang berperan dalam menjaga kapasitas fiskal serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, Asep Setiadi, menjelaskan bahwa dana kurang salur tersebut merupakan hak daerah untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Besarannya telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurut Asep, pemerintah pusat baru menyalurkan sebagian kecil dari total kewajiban tersebut pada awal Agustus 2026.

“Dana yang masuk memang belum besar dibandingkan total kurang salur, tetapi tetap membantu menjaga kemampuan fiskal daerah,” kata Asep, Jumat, 4 September 2026.

Pemkab Bandung berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan penyaluran sisa DBH agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah.

Rincian Tunggakan DBH Kabupaten Bandung

Berdasarkan data BKAD Kabupaten Bandung, total DBH yang belum disalurkan pemerintah pusat mencapai Rp290,9 miliar. Dana tersebut terdiri atas dua komponen, yakni DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA).

Untuk DBH pajak, nilai kurang salur tercatat sebesar Rp114,4 miliar. Namun, hingga Agustus 2026, pemerintah pusat baru merealisasikan penyaluran sebesar Rp16,9 miliar.