Artinya, pengembang tidak bisa hanya mengajukan perubahan fungsi lahan tanpa menyelesaikan kewajiban penyediaan lahan pengganti sesuai ketentuan.
Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, lahan yang bersangkutan tetap dipertahankan sebagai kawasan hijau pertanian. Pengembang pun tidak dapat melanjutkan pembangunan secara bebas di atas lahan yang status perlindungannya belum diselesaikan.
Pemkab Bandung bersama ATR/BPN juga memperkuat pengawasan terhadap penggunaan lahan. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Langkah tersebut menjadi penting karena perubahan fungsi lahan pertanian dapat berdampak terhadap ketersediaan area produksi pangan. Karena itu, setiap rencana pembangunan perlu memperhatikan status dan peruntukan lahan sebelum proses pengembangan dilakukan.
Baca Juga: Belasan Ribu Rumah Warga Bandung Barat Butuh Renovasi, APBD Baru Mampu Biayai 367 Unit
Masyarakat Diminta Cermat Sebelum Membeli Tanah atau Rumah
Perlindungan lahan pertanian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengembang. Masyarakat yang hendak membeli rumah maupun tanah kavling juga diminta lebih cermat memeriksa status lahan.
Pemkab Bandung mengingatkan calon pembeli agar memastikan lokasi properti tidak berada di kawasan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian atau zona hijau yang memiliki ketentuan perlindungan.
Kepastian status lahan perlu diperiksa sejak awal agar masyarakat tidak menghadapi persoalan administrasi maupun perizinan di kemudian hari.






