Berdasarkan data ATR/BPN Kabupaten Bandung pada Juli 2026, luas lahan baku sawah di wilayah tersebut mencapai sekitar 27 ribu hektare.
Pemerintah pusat menargetkan sekitar 87 persen dari total luasan tersebut ditetapkan sebagai LP2B. Dengan target itu, luas lahan yang perlu mendapatkan perlindungan diperkirakan mencapai sekitar 24 ribu hektare.
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung, Iim Rohiman, menyebut proses integrasi data Lahan Baku Sawah (LBS) dan LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terus dipercepat.
Integrasi data tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan.
Jika sudah ditetapkan sebagai LP2B dan dimasukkan ke dalam RTRW, kawasan tersebut akan dipertahankan sebagai lahan pangan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.
Dengan demikian, penetapan LP2B bukan hanya berkaitan dengan pendataan luas sawah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keberadaan lahan pertanian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pengembang Wajib Sediakan Sawah Pengganti
Kewajiban menyediakan sawah pengganti menjadi salah satu poin penting dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Bandung.
Iim Rohiman menegaskan, ketentuan tersebut berlaku bagi pengembang yang ingin mengalihfungsikan lahan sawah yang masuk dalam ketentuan perlindungan.
Mekanisme pencetakan sawah baru diharapkan dapat mempertahankan ketersediaan lahan pertanian meskipun terdapat kebutuhan pembangunan di suatu wilayah.






