jURNALINDONESIAUPDATE – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Langkah ini dilakukan menyusul masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan perbaikan tempat tinggal. Berdasarkan pendataan tahun 2026, terdapat sekitar 15.279 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat yang telah terdata dan mengajukan bantuan.
Sementara itu, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat pada 2026 baru mencakup perbaikan 367 unit rumah.
Kesenjangan antara jumlah rumah yang membutuhkan bantuan dan kemampuan anggaran daerah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Karena itu, Pemkab Bandung Barat berupaya mencari sumber pembiayaan tambahan agar program renovasi dapat menjangkau lebih banyak keluarga.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin penanganan Rutilahu hanya bergantung pada anggaran daerah. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, dinilai diperlukan untuk memperluas cakupan program.
“Kita memang punya keterbatasan anggaran, tapi keterbatasan anggaran tidak boleh membatasi ikhtiar kita memberikan hunian yang layak untuk masyarakat,” ujar Jeje.
Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi salah satu strategi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.
Pemkab Bandung Barat Ajukan Bantuan 2.451 Rumah ke Pemerintah Pusat
Selain membuka kerja sama melalui program CSR, Pemkab Bandung Barat juga mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.






