JURNALINDOENSIAUPDATE – DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat landasan hukum agar perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan di Kota Bandung.
Pembahasan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif, dengan memastikan kebijakan pemerintah mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Ketua Pansus 19, Christian Julianto Budiman, menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar persoalan membedakan laki-laki dan perempuan. PUG merupakan pendekatan untuk memastikan kebijakan pembangunan memperhatikan perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, serta kebutuhan masyarakat.
“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Christian, pengarusutamaan gender sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Kebijakan tersebut mendorong agar perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan.
