Di tingkat daerah, Kota Bandung juga telah memiliki sejumlah regulasi terkait PUG. Di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
Meski demikian, keberadaan aturan tersebut dinilai perlu diperkuat melalui regulasi setingkat peraturan daerah. Melalui Raperda PUG, Pansus 19 ingin memastikan pelaksanaannya tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memiliki mekanisme implementasi, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi yang lebih terukur.
“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Bandung Bahas Aturan Rusun, Pengembang Komersial Wajib Sediakan Hunian Umum
Pansus 19 Perhatikan Penguatan Kelembagaan
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut adalah penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Penguatan ini di antaranya dilakukan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan focal point di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Pokja PUG diharapkan menjadi penggerak koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah. Sementara itu, focal point bertugas memastikan perspektif gender masuk dalam program dan kegiatan masing-masing OPD.
