Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas. Seluruh OPD diharapkan memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program yang responsif, hingga mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok sasaran.
Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara adil.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.
Melalui pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap penerapan PUG dapat berjalan lebih konsisten dan terukur.
Dengan adanya payung hukum yang lebih kuat, pembangunan di Kota Bandung diharapkan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga memberikan kesempatan berpartisipasi dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. ***
