JURNALINDONESIAUPDATE – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 memasuki fase penting. DPRD Kota Bandung mulai memperdalam evaluasi terhadap berbagai program pemerintah daerah yang telah berjalan sepanjang tahun anggaran, sekaligus menyiapkan rekomendasi strategis untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Fokus utama DPRD bukan hanya menilai capaian program, tetapi juga mengidentifikasi berbagai deviasi antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan Kota Bandung pada tahun mendatang.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan RKPD yang dijalankan pemerintah kota di bawah kepemimpinan wali kota.
“LKPJ ini adalah evaluasi dari RKPD. Jadi perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan oleh eksekutif di bawah pimpinan wali kota, kemudian kita nilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi,” ujar Heri.
Menurutnya, deviasi antara perencanaan dan realisasi program menjadi perhatian utama pansus dalam pembahasan kali ini. DPRD ingin memastikan berbagai kekurangan yang ditemukan tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya.
“Dari evaluasi itu kita hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” tegasnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, sejumlah sektor strategis menjadi sorotan serius DPRD. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga penanganan stunting yang dinilai masih membutuhkan penguatan program dan intervensi lebih intensif.
Di sektor pendidikan, DPRD masih menemukan persoalan klasik terkait anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal. Kondisi itu dinilai menjadi pekerjaan rumah penting bagi Pemerintah Kota Bandung.
“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” katanya.
Tak hanya pendidikan, persoalan kesehatan juga menjadi pembahasan yang cukup dominan dalam evaluasi LKPJ tahun ini. DPRD menilai pola pelayanan kesehatan di Kota Bandung masih terlalu berorientasi pada pendekatan kuratif atau pengobatan, sementara aspek promotif dan preventif belum berjalan maksimal.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada tingginya beban pembiayaan kesehatan yang harus ditanggung pemerintah daerah. Heri menyoroti besarnya anggaran yang terserap untuk pembiayaan layanan kesehatan melalui BPJS setiap tahunnya.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS bisa mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung sendiri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp260 miliar untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) bagi warga tidak mampu.
Menurut DPRD, besarnya anggaran kesehatan seharusnya bisa ditekan apabila pemerintah lebih serius memperkuat program promotif dan preventif di tingkat masyarakat. Edukasi kesehatan dinilai menjadi langkah penting untuk menekan angka kesakitan warga sekaligus mengurangi beban pembiayaan pengobatan.
“Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” jelasnya.
DPRD juga menilai keberadaan puskesmas perlu didorong tidak hanya sebagai fasilitas pengobatan, tetapi juga pusat edukasi kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika penyakit sudah terjadi.
Selain itu, pembahasan LKPJ tahun ini juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif. DPRD ingin memastikan setiap catatan evaluasi dapat langsung diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Saat ini, penyusunan rekomendasi dari berbagai bidang masih terus dilakukan oleh pansus bersama organisasi perangkat daerah terkait. DPRD berharap rekomendasi akhir nantinya benar-benar mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program 2025.
