Dadang Supriatna mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengusulkan anggaran sekitar Rp947 miliar kepada pemerintah pusat untuk penanganan dan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Bandung.
Dari total usulan tersebut, sekitar Rp334 miliar direncanakan dapat direalisasikan pada 2026. Anggaran itu diharapkan mendukung perbaikan infrastruktur irigasi yang tersebar di sejumlah wilayah.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 547 daerah irigasi yang masuk dalam rencana penataan. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Daerah Irigasi (DI) Cirasea, yang mencakup wilayah Ciheulang hingga Cikopo.
Dadang menyebut DI Cirasea sebagai salah satu prioritas penanganan. Oleh karena itu, program normalisasi melalui kolaborasi pentahelix di Kecamatan Ciparay perlu disinkronkan dengan rencana penataan irigasi yang didukung pemerintah pusat.
Koordinasi juga didorong melibatkan DPRD Kabupaten Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta tim pentahelix Kecamatan Ciparay. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan di lapangan tidak tumpang tindih, baik dari sisi lokasi maupun penggunaan anggaran.
Program pentahelix sendiri telah berjalan di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung. Pemerintah berharap pola gotong royong tersebut dapat terus diperluas untuk membantu mengatasi persoalan banjir dan infrastruktur lingkungan.
Normalisasi saluran irigasi tidak hanya bergantung pada pengerukan sedimentasi, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Saluran yang terbebas dari tumpukan sampah dan endapan lumpur diharapkan mampu mengalirkan air lebih baik, sekaligus mempertahankan fungsi irigasi bagi kawasan pertanian.






