Selain anggaran pemerintah, keterlibatan perusahaan melalui program CSR juga diharapkan dapat membantu mempercepat perbaikan rumah masyarakat.
Kolaborasi ini diperlukan agar penanganan RTLH tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Bandung.
Dengan melibatkan pemerintah pusat, perangkat daerah, pemerintah desa, dan sektor swasta, pemerintah berharap semakin banyak rumah warga yang dapat diperbaiki.
Dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu memperluas cakupan penerima manfaat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.
Meski demikian, pelaksanaan program tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sumber pendanaan dan kesiapan calon penerima bantuan.
Calon Penerima Bedah Rumah Harus Lolos Verifikasi
Pemkab Bandung memastikan masyarakat yang akan menerima bantuan perbaikan RTLH harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu.
Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi persyaratan dan memang membutuhkan perbaikan rumah.
Verifikasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan sasaran program. Dengan pemeriksaan terhadap calon penerima, pemerintah dapat mengurangi risiko bantuan diberikan kepada pihak yang tidak sesuai dengan kriteria.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa target 4.718 unit rumah pada 2026 merupakan sasaran penanganan, bukan berarti seluruh rumah tersebut telah selesai diperbaiki.
Pelaksanaan program akan terus disesuaikan dengan proses pendataan, hasil verifikasi, serta ketersediaan anggaran dari masing-masing sumber pembiayaan.






