Selain itu, peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang masih berlaku juga wajib disesuaikan paling lama satu tahun setelah Perda baru diundangkan.
Baca Juga: Pansus 19 DPRD Bandung Siapkan Perda Pengarusutamaan Gender, Pastikan Pembangunan Lebih Inklusif
Implementasi Jadi Pekerjaan Berikutnya
Andri menilai, ketentuan dalam Raperda tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan tata kelola persampahan di Kota Bandung. Perubahan regulasi diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kita ingin ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Lingkungan semakin bersih, sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang, dan pengelolaan sampah semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, rampungnya pembahasan Raperda bukan menjadi akhir dari upaya membenahi persoalan sampah. Tahap berikutnya justru menjadi pekerjaan penting, yakni memastikan seluruh ketentuan dalam regulasi dapat diterapkan secara konsisten.
Karena itu, Pemerintah Kota Bandung didorong segera menyiapkan berbagai kebutuhan implementasi, mulai dari peraturan pelaksanaan, penguatan program, dukungan anggaran, hingga kesiapan perangkat daerah.
“Pansus telah menyelesaikan tugas pembahasannya. Namun pekerjaan besar sesungguhnya adalah memastikan regulasi ini benar-benar dilaksanakan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengelolaan sampah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Andri.
