Regulasi baru tersebut nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
Pemilahan Sampah dari Sumber Jadi Perhatian
Salah satu poin penting dalam Raperda ini adalah kewajiban masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan tanggung jawab pengelola kawasan dan produsen dalam mengurangi serta menangani sampah yang dihasilkan.
Andri menilai, keberhasilan regulasi tidak cukup hanya diukur dari pengesahan peraturan daerah. Pemerintah Kota Bandung perlu memastikan ketersediaan anggaran, infrastruktur, kelembagaan, serta sistem pengawasan agar aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif.
“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar regulasi baru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat peran kecamatan dan kelurahan serta membangun kerja sama lintas sektor. Langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Selain mengatur kewajiban, Raperda ini membuka ruang pemberian insentif bagi masyarakat, lembaga, maupun badan usaha yang berprestasi dalam upaya pengurangan sampah. Sebaliknya, disiapkan pula pengaturan disinsentif bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan.
Ketentuan lainnya mengatur kewajiban pengelola kawasan yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah untuk menyediakan fasilitas tersebut paling lama satu tahun sejak peraturan daerah diundangkan.
