JURNALINDONESIAUPDATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, persoalan banjir, hingga tata kota menjadi fokus evaluasi agar arah pembangunan Kota Bandung lebih terukur dan tepat sasaran.
Anggota pansus DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, mengatakan sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Menurut dia, masih terdapat wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai sehingga akses belajar anak-anak belum optimal.
Ia menilai pemerataan pendidikan menjadi fondasi penting dalam pembangunan kota karena menyangkut kualitas generasi masa depan. Karena itu, pemerintah diminta memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan layak.
“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.
Aan menjelaskan, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik sekolah. Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas layanan pendidikan, distribusi fasilitas, hingga akses masyarakat terhadap sarana belajar yang memadai.
Menurut dia, ketimpangan fasilitas pendidikan dapat memicu kesenjangan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Oleh sebab itu, pembahasan RKPD 2027 diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan aplikatif dalam memperluas akses pendidikan.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi pembangunan Kota Bandung. Aan menekankan pentingnya memperkuat layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas.
Ia menilai pola pelayanan kesehatan selama ini masih terlalu bertumpu pada pengobatan. Padahal, pendekatan preventif melalui edukasi kesehatan kepada masyarakat dinilai lebih efektif untuk menekan angka penyakit sekaligus mengurangi beban pembiayaan kesehatan daerah.
“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Aan, puskesmas seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat berobat, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap pola hidup sehat dan pencegahan penyakit sejak dini.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sistem layanan kesehatan di Kota Bandung. Salah satu yang didorong adalah integrasi rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
Dengan sistem digital yang terhubung, pasien dinilai akan lebih mudah memperoleh layanan tanpa harus berulang kali melakukan proses administrasi maupun pemeriksaan dasar.
Selain itu, Aan menekankan perlunya validasi data penerima bantuan BPJS agar subsidi kesehatan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pembaruan data secara berkala sangat penting untuk memastikan anggaran kesehatan daerah tepat sasaran.
Di sektor infrastruktur, persoalan banjir juga menjadi perhatian serius dalam pembahasan RKPD 2027. Aan menilai penanganan banjir di Kota Bandung harus dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data agar solusi yang diambil tidak bersifat sementara.
Ia mengatakan pembangunan drainase dan tata kota perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.
Salah satu konsep pembangunan yang dinilai relevan adalah sponge city atau kota spons, yakni konsep kota yang dirancang memiliki daya serap air lebih baik untuk mengurangi genangan dan banjir di kawasan perkotaan.
Menurut Aan, konsep tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang bagi sejumlah kawasan rawan banjir di Kota Bandung yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
Selain penanganan banjir, penataan tata kota juga dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. Ia menyoroti keberadaan kabel udara yang semrawut di sejumlah ruas jalan karena dinilai mengganggu estetika kota.
Aan menilai Kota Bandung sebagai kota besar perlu menghadirkan wajah perkotaan yang lebih tertata, nyaman, dan modern. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penataan utilitas kota secara lebih rapi dan terintegrasi.
Optimalisasi ruang terbuka hijau juga menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Kota Bandung ke depan. Menurut dia, ruang hijau tidak hanya berfungsi mempercantik kota, tetapi juga membantu menjaga kualitas udara dan keseimbangan lingkungan.
Keberadaan taman kota, jalur hijau, serta kawasan publik yang nyaman dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan yang semakin padat.
Aan memastikan seluruh hasil pembahasan pansus DPRD Kota Bandung nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif, dan terukur agar dapat diakomodasi dalam RKPD 2027.
Ia berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan benar-benar menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pembangunan Kota Bandung di masa mendatang.
“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya.
Melalui pembahasan RKPD 2027, DPRD berharap pembangunan Kota Bandung dapat lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat. Mulai dari pemerataan pendidikan, penguatan layanan kesehatan, penanganan banjir, hingga penataan kota yang berkelanjutan diharapkan menjadi prioritas utama demi menciptakan kualitas hidup warga yang lebih baik. ***
