Sektor Jasa Keuangan Jabar Tetap Tumbuh, OJK Soroti Risiko Kredit dan Keamanan Konsumen

Perluasan pembiayaan tersebut tetap harus mempertimbangkan kelayakan usaha dan kualitas aset agar tidak meningkatkan risiko kredit bermasalah.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Regulasi tersebut menekankan perluasan akses pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, terjangkau, dan inklusif dengan tetap memperhatikan manajemen risiko.

Dari sisi struktur industri, bank umum masih menjadi kontributor utama sektor perbankan Jawa Barat. Aset bank umum mencapai Rp1.038,21 triliun atau 96,82 persen dari total aset perbankan.

DPK bank umum tercatat Rp744,80 triliun, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp1.110,33 triliun.

Sementara itu, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki aset Rp34,12 triliun, DPK Rp22,91 triliun, serta kredit dan pembiayaan Rp25,10 triliun.

OJK menilai BPR dan BPRS tetap memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai wilayah.

Namun, kualitas kredit kedua kelompok lembaga tersebut masih memerlukan perhatian. OJK mendorong penyelesaian kredit bermasalah, penguatan pencadangan, peningkatan tata kelola, serta pembangunan model bisnis yang sehat.

Investor Pasar Modal Jabar Tumbuh 82,59 Persen

Selain perbankan, perkembangan positif juga terlihat pada pasar modal. Hingga Agustus 2026, jumlah Single Investor Identification (SID) di Jawa Barat mencapai 6.421.438 atau tumbuh 82,59 persen secara tahunan.