Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat perbaikan rumah warga.
Karena itu, Pemkab Bandung Barat membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Keterlibatan perusahaan diharapkan dapat memperluas cakupan bantuan sehingga semakin banyak keluarga yang mendapatkan kesempatan menempati rumah layak.
Selain mendorong tambahan pendanaan, Jeje juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas bangunan. Setiap rumah yang diperbaiki harus memenuhi standar kelayakan, termasuk memperhatikan detail konstruksi dan kelengkapan fasilitas dasar.
Pemkab Bandung Barat Kawal Bantuan agar Tepat Sasaran
Pemkab Bandung Barat juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program Rutilahu berlangsung transparan dan akuntabel.
Asep Ismail menegaskan, bantuan harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah akan mengevaluasi perkembangan pekerjaan hingga seluruh alokasi program 2026 dapat diselesaikan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari jumlah rumah yang berhasil direnovasi. Kualitas hasil rehabilitasi dan manfaat yang dirasakan keluarga penerima juga menjadi ukuran penting.
Program Rutilahu diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.






