JURNALINDONESIAUPDATE – Pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran desa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, meminta seluruh kepala desa (kades), sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memahami aturan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.
Menurut Dadang, pemahaman terhadap regulasi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya tersebut juga perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan, bukan hanya ketika anggaran sudah digunakan atau memasuki proses pertanggungjawaban.
Pesan itu disampaikan Dadang saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin, 16 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) itu mengingatkan bahwa setiap aparatur desa harus mengetahui batasan dalam menjalankan kewenangannya. Dengan memahami aturan, kepala desa dan perangkatnya diharapkan dapat melaksanakan pembangunan tanpa terjebak praktik yang menyimpang.
“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegas KDS.
Perencanaan Pembangunan Desa Harus Matang
Dadang menjelaskan, pencegahan korupsi perlu dimulai dengan memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif. Musyawarah pembangunan harus berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.







1 komentar
Komentar ditutup.