Setiap program pembangunan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perencanaan yang matang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Selain menentukan program prioritas, pemerintah desa perlu menyiapkan kajian dan perhitungan anggaran secara terukur. Salah satu bagian pentingnya adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun.
Dengan perencanaan yang jelas, penggunaan anggaran diharapkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.
KDS juga mengingatkan bahwa sistem perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, aparatur desa diminta menjalankan setiap tahapan perencanaan dengan cermat dan berintegritas.
Ia berharap materi yang disampaikan dalam seminar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan maupun keuangan.
Tidak hanya memberikan pembekalan, Dadang juga meminta Inspektorat Kabupaten Bandung meningkatkan pengawasan hingga ke tingkat desa. Pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan lebih awal sehingga bisa segera ditindaklanjuti.







1 komentar
Komentar ditutup.