Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, Pemkab Bandung Wajibkan Semua Transaksi secara Nontunai

JURNALINDONESIAUPDATE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memperketat pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan mewajibkan seluruh transaksi dilakukan secara nontunai. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran di tingkat pemerintahan desa.

Melalui kebijakan tersebut, berbagai transaksi yang berkaitan dengan keuangan desa diarahkan menggunakan sistem pembayaran nontunai. Penerapannya mencakup pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga insentif bagi ketua RT dan RW.

Dana yang menjadi hak masing-masing penerima nantinya ditransfer langsung ke rekening pribadi. Dengan mekanisme ini, proses penyaluran anggaran diharapkan lebih tertib, mudah ditelusuri, dan mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Bandung membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka. Setiap transaksi diharapkan memiliki jejak administrasi yang jelas sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Dadang Supriatna Ingatkan Pengelolaan Dana Desa

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan pemotongan maupun penyalahgunaan dana yang seharusnya diterima oleh aparatur desa dan masyarakat.

Pengelolaan anggaran juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa diminta tidak memanipulasi laporan keuangan maupun membuat laporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.