Pilkades Digital Mulai 2027, Dadang Supriatna Pastikan Kerahasiaan Suara Warga Terjaga

Karena itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan kebutuhan teknis secara matang sebelum sistem tersebut diterapkan di seluruh desa yang masuk dalam jadwal pemilihan.

Dadang mengakui bahwa pemahaman pemerintah desa mengenai mekanisme Pilkades digital masih perlu ditingkatkan. Tidak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara dan penggunaan teknologi tersebut.

Oleh sebab itu, sosialisasi menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kepala desa dan seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme pelaksanaan.

Berdasarkan laporan DPMD Kabupaten Bandung, kegiatan sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pihak yang terlibat.

Materi yang disampaikan mencakup kebijakan dan regulasi Pilkades digital, tahapan serta mekanisme persiapan, kelengkapan administrasi dan penyelenggaraan, hingga tugas, kewenangan, dan tanggung jawab setiap unsur penyelenggara.

Persiapan Pilkades Digital Dilakukan Bertahap hingga 2031

Rencana penerapan Pilkades digital di Kabupaten Bandung juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik.

Dengan adanya landasan tersebut, Pemkab Bandung berupaya memastikan penerapan sistem digital tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat teknologi. Aspek regulasi, administrasi, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi antarpihak juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.