Distribusi BBM Subsidi Mengacu pada Regulasi Pemerintah
Sebagai bagian dari PT Pertamina Patra Niaga, perusahaan menegaskan bahwa seluruh proses distribusi energi bersubsidi dilakukan berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan kuota, mekanisme penyaluran, serta verifikasi penerima manfaat subsidi.
Pertamina menekankan bahwa sistem rekomendasi dari instansi terkait merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi distribusi, khususnya untuk sektor perikanan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Dengan sistem ini, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan langsung oleh nelayan kecil yang membutuhkan.
Komitmen Jaga Pasokan Energi untuk Nelayan
Satria menambahkan bahwa Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga kelancaran pasokan energi, terutama di wilayah pesisir seperti Labuan, Pandeglang, yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap BBM subsidi untuk kegiatan melaut.
Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah, terus dilakukan secara berkala untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta dinas terkait guna mendukung kelancaran penyaluran BBM subsidi kepada nelayan sesuai ketentuan pemerintah,” tambahnya.
Upaya Pemerataan Energi di Wilayah Pesisir
Pertamina Patra Niaga juga menilai bahwa keberlanjutan distribusi energi di wilayah pesisir merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Nelayan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada energi subsidi menjadi prioritas dalam skema penyaluran BBM bersubsidi.