Ia juga menyinggung beberapa indikator layanan dan regulasi baru dari pemerintah pusat yang harus segera direspons daerah, mulai dari pembaruan data pendidikan (Dapodik) secara bulanan hingga kewajiban perusahaan memiliki nomor identitas khusus untuk kebutuhan transfer DBH dan DAU. Farhan menekankan pentingnya monitoring real-time terhadap progres fisik maupun keuangan pembangunan, mengingat deviasi bisa terjadi pada organisasi besar seperti Pemkot Bandung.
“Identifikasi kendala harus cepat. Deviasi itu wajar dalam organisasi besar. Tapi harus dilihat dan diantisipasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum memperkuat layanan publik berbasis data, terutama yang bersumber dari Dukcapil. “Tugas kita memastikan akuntabilitas berjalan dan layanan dasar warga terpenuhi,” katanya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang juga Plt Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Dudy Prayudi, menegaskan bahwa pondasi percepatan pembangunan selalu bertumpu pada tata kelola pemerintahan yang baik. “Good governance adalah elemen fundamental untuk mewujudkan visi Bandung Utama, unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi harus menjadi standar setiap pelaksanaan pemerintahan,” ujarnya.
Dudy menyebut Simonel sebagai salah satu instrumen penting dalam memastikan standar tersebut berjalan di seluruh perangkat daerah. Keberadaan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan Bandung Command Center memungkinkan pimpinan memantau capaian secara cepat dan akuntabel. Menurutnya, transformasi digital ini bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga cara kerja baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan layanan publik.
