Sejumlah bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyampaian informasi publik antara lain pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program strategis pemerintah daerah.
Masyarakat juga perlu mengetahui mekanisme untuk mengakses layanan dan program pemerintah. Dengan begitu, informasi yang diterima tidak berhenti pada publikasi kegiatan, tetapi dapat memberikan pemahaman mengenai dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari.
“Media tidak hanya memberitakan kegiatan atau agenda pemerintahan, tetapi juga membantu menjelaskan substansi kebijakan, manfaat program, serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat,” kata Teguh.
Ia berharap PWI Kabupaten Bandung dapat memperkuat kompetensi wartawan agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara profesional. Organisasi profesi juga diharapkan menjadi ruang untuk membangun budaya jurnalistik yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab.
KDS Tegaskan Kemitraan Tidak Boleh Menghilangkan Independensi Pers
Di sisi lain, Teguh menegaskan bahwa hubungan pemerintah dan media harus dibangun dengan tetap menghormati kedudukan serta peran masing-masing. Kemitraan yang sehat tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan pers atau menghilangkan independensi wartawan.
Pemkab Bandung, lanjutnya, terbuka terhadap kritik, masukan, dan kontrol sosial yang disampaikan insan pers selama dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta.
Menurut Teguh, kritik dari media merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Pers memiliki ruang untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menyampaikan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian publik.






