Terkait kebutuhan kontrakan untuk warga yang kehilangan rumah, KDM menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan program Bank Bjb Peduli untuk memberikan bantuan sebesar Rp10 juta per keluarga. Bantuan ini diharapkan cukup untuk menyewa rumah selama minimal satu tahun.
Namun, KDM menegaskan bahwa bantuan tersebut hanya diberikan kepada warga yang benar-benar terdampak dan kehilangan tempat tinggal secara sah, bukan kepada mereka yang membangun secara ilegal di atas tanah negara.
Lebih lanjut, KDM menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak berhenti pada pemberian bantuan sementara. Pihaknya juga tengah mengupayakan pembangunan rumah permanen bagi warga terdampak. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.
“Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya mencari popularitas sesaat. Tugas pemimpin adalah mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik,” tegas KDM.
Komitmen ini memperlihatkan bahwa kebijakan KDM tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga menyasar solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak.
Dengan pendekatan yang humanis dan solutif, Dedi Mulyadi berusaha memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tetap memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. Audiensi ini pun menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat, sekaligus menunjukkan bahwa suara masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.
