Sementara itu, angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmet need) masih berada pada level 11,2 persen, sedikit lebih tinggi dari angka nasional yang tercatat 11,1 persen. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Barat menunjukkan performa baik dalam penggunaan kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR).
“Capaian MCPR kita tahun 2024 sebesar 64,3 persen, melebihi target 63,6 persen dan juga lebih tinggi dari angka nasional 61,7 persen. Kabupaten Sumedang bahkan mencatat angka tertinggi sebesar 76,1 persen,” ungkap Doksis.
Namun, dia juga menyoroti rendahnya capaian peserta KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dari target 25,4 persen, Jawa Barat baru mencapai 22,8 persen—masih di bawah rata-rata nasional yang sudah menyentuh 25,5 persen.
RS Unpad Diharapkan Jadi Motor Inovasi Pelayanan KB
Melalui kegiatan bakti sosial MOW dan MOP yang digelar RS Unpad, Doksis berharap partisipasi masyarakat dalam program KB MKJP dapat meningkat. Apalagi, RS Unpad memiliki kapasitas medis dan akademis yang sangat mumpuni untuk menjadi pusat pelayanan sekaligus pusat pelatihan tenaga kesehatan.
“Pelayanan ini menjadi bentuk kontribusi nyata RS Unpad dalam mendorong peningkatan partisipasi KB jangka panjang. Kita butuh lebih banyak institusi seperti RS Unpad yang aktif memfasilitasi pelayanan MOP dan MOW secara berkala,” imbuhnya.
Doksis juga mengingatkan bahwa keberhasilan program keluarga berencana tidak sekadar diukur dari jumlah anak yang dilahirkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan angka kematian ibu dan anak, ketahanan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
