Pihak SPPG juga menegaskan kesiapannya memperbaiki sistem logistik dengan menambah titik pengantaran dari satu menjadi tiga lokasi. Selain itu, SPPG akan menyalurkan insentif resmi bagi kader sebagai pengganti biaya distribusi untuk menghindari adanya beban tambahan bagi penerima manfaat.
Koordinasi lintas instansi juga diperkuat melalui evaluasi rutin bersama Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya, PKB, TPK, dan kader Posyandu, di bawah supervisi BKKBN Jawa Barat. Evaluasi ini akan fokus memastikan distribusi MBG berjalan transparan, efisien, dan sesuai sasaran.
Langkah cepat ini menjadi penting mengingat angka prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya masih mencapai 19,6 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat yang sebesar 15,9 persen, sehingga upaya peningkatan gizi dan ketepatan penyaluran MBG menjadi prioritas utama.
Dengan adanya klarifikasi dan penataan ulang mekanisme penyaluran, pemerintah berharap program distribusi MBG gratis Tasikmalaya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa hambatan maupun biaya tambahan. ***
