Tingkat kemiskinan tercatat mengalami penurunan dari 6,19 persen pada 2024 menjadi 6,04 persen pada 2025. Pada periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,04 persen menjadi 6,32 persen.
Program pembiayaan UMKM tersebut juga mencatat keterlibatan perempuan yang cukup besar. Sebanyak 65,9 persen penerima pinjaman dana bergulir merupakan perempuan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM turut membuka akses ekonomi bagi perempuan, termasuk mereka yang menjalankan usaha mikro di lingkungan masyarakat.
Selain memperluas pembiayaan, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kelas usaha. Jumlah UMKM yang naik kelas bertambah dari 121 unit pada 2024 menjadi 132 unit pada 2025.
Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian lain dari pelaksanaan program. Sepanjang 2024–2025, tercatat 52 kegiatan kolaborasi untuk mendukung pengembangan UMKM dan pembangunan berkelanjutan.
Ali Syakieb menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar manfaat program pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya integrasi SDGs ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan pada 2030.
Capaian peringkat ketiga I-SIM 2026 diharapkan menjadi dorongan bagi Kabupaten Bandung untuk melanjutkan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan upaya tersebut. ***







1 komentar
Komentar ditutup.