“Kota Bandung adalah kota pendidikan. Kita tidak bisa membiarkan generasi mudanya tumbuh dalam budaya permisif terhadap minuman beralkohol,” ucap Erwin.
Dalam Perda yang berlaku, penjualan minol dibagi berdasarkan klasifikasi kadar alkohol dan izin yang harus dimiliki (SKPL A, B, dan C). Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan praktik penjualan eceran oleh pemilik izin distributor, atau penjualan minol golongan B dan C di tempat-tempat yang tidak sesuai zonasi.
“Kami mendukung pelaku usaha yang taat hukum. Tapi bagi yang menyalahgunakan izin, tentu ada sanksi tegas. Ini demi keadilan bagi usaha yang tertib,” bebernya.
Selain penindakan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui sidang tipiring (tindak pidana ringan) dan verifikasi lapangan secara berkala oleh Satgas.
Pemkot Bandung juga mengajak warga berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosial.
“Masyarakat bisa melaporkan tempat penjualan minol ilegal ke kanal pengaduan resmi Pemkot atau langsung ke Satpol PP. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungannya sangat kami harapkan,” kata Erwin.
Ia juga mendorong tokoh masyarakat, RT/RW, dan komunitas menjadi agen perubahan dengan membantu memberikan informasi yang benar kepada pelaku usaha terkait perizinan yang sah.
“Kalau ada pelaku usaha yang mau berbenah, mari bantu. Kita ingin menciptakan Bandung yang aman, tertib, dan sehat bersama-sama,” tuturnya. ***
