JURNALINDONESIAUPDATE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menindaklanjuti data sebanyak 1.066 aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terkait aktivitas judi online. Pemerintah daerah akan mencocokkan identitas dan alamat para pegawai tersebut untuk memastikan apakah mereka benar-benar bekerja di lingkungan Pemkab Bandung atau bertugas di instansi pemerintahan lain.
Langkah verifikasi dilakukan karena data yang diterima pemerintah daerah masih mengacu pada domisili ASN di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, angka 1.066 orang tersebut belum dapat dipastikan seluruhnya merupakan pegawai Pemkab Bandung.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi menjelaskan, pencocokan data akan dilakukan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data berdasarkan nama dan alamat atau by name by address agar identitas serta tempat kerja setiap orang dapat diperiksa secara lebih akurat.
“Belum tentu sejumlah 1.066 ini semuanya ASN Kabupaten Bandung,” kata Teguh.
Data PPATK Jadi Dasar Verifikasi
Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan data transaksi judi online sepanjang 2025, tercatat sebanyak 214.339 pemain di Kabupaten Bandung dengan total deposit mencapai Rp482,8 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.066 orang tercatat berstatus ASN. Namun, status domisili dalam data tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruhnya merupakan pegawai yang bekerja di lingkungan Pemkab Bandung.






