JURNALINDONESIAUPDATE – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mendorong perlunya pendekatan sociotechnology dalam proses modernisasi politik di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan sistem politik berbasis digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi atau teknologi canggih, tetapi harus selaras dengan nilai sosial, budaya, dan perilaku masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dialog Strategis untuk Transformasi Politik berbasis Sociotechnology” yang digelar di Best Western Hotel, Jalan Setiabudi, Kota Bandung.
“Modernisasi politik tidak boleh hanya dilihat dari sisi teknologi digital semata. Harus ada keselarasan antara inovasi teknologi, regulasi, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Di sinilah konsep sociotechnology berperan penting membentuk demokrasi yang inklusif dan partisipatif,” ungkap Erwin di hadapan para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan.
Apa Itu Sociotechnology?
Dalam pemaparannya, Erwin menjelaskan bahwa sociotechnology adalah pendekatan holistik yang memadukan kecanggihan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), sistem informasi, dan platform digital dengan dimensi sosial seperti budaya, perilaku pengguna, hingga kelembagaan.
“Sociotechnology bertujuan membentuk sistem politik yang transparan, efisien, dan partisipatif. Artinya, masyarakat tak sekadar jadi penonton, tapi aktif menyuarakan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital dalam politik harus diarahkan untuk memperluas akses dan mendorong keterlibatan publik. Melalui media sosial, aplikasi e-government, dan berbagai kanal digital, masyarakat kini memiliki ruang untuk berdialog langsung dengan pemimpin, menyampaikan ide, bahkan ikut mengawasi proses politik.
